- Advertisement -
Pro Legal News ID
Hukum

5 Kementerian MoU dengan LKPP Cegah Korupsi

Jakarta, Pro Legal News – Lima kementerian meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP). MoU bertujuan untuk  mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

Kelima kementerian yang melalukan MoU dengan LKPP masing-masing Kementerian Perhubungan, Kemendikbud, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ikut hadir dalam acara itu Mendagri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang hadir menyaksikan penandatanganan MpU itu. Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro, Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, dan perwakilan Kementerian PUPR Hamidah turut hadir.

Dalam kesempatan itu Kepala LKPP Roni Dwi Susanto berharap kerja sama dengan lima kementerian ini dapat mencegah adanya praktik korupsi pengadaan barang dan jasa. Ke depan pengadaan yang lebih transparan dan akubtabel.

 

Menurut Roni proses pengadaan yang transparan dan akuntabel dalam rangka implementasi dari aksi pencegahan korupsi. “Komitmen kami untuk proses pengadaan ke depan lebih efisien dan efektif,” kata Roni di LKPP, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).

Beberapa produk yang rencananya akan diimplementasikan dalam e-katalog sektoral masing-masing kementerian. Contoh Kemenkes terkait pengadaan alat kesehatan dan obat obatan. Kemendikbud untuk pengadaan alat peraga pendidikan dan buku pengayaan untuk dana BOS. Kementan untuk alat pertanian dan bibit.

Pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog sektoral lanjut Roni bisa mengefisiensi anggaran, lebih cepat dan terukur. Dicontohka Roni di KPU dan Kemendagri telah menggunakan e-katalog dan telah terjadi penghematan anggaran.

Pihak KPK menyebut kegiatan ini sebagai salah satu prioritas KPK dalam pencegahan korupsi. KPK hberharap e-katalog akan menjaga integritas masing masing kementerian. Tim

prolegalnews admin

Tinggalkan Balasan